PRODUK HUKUM YANG MENJADI PEDOMAN PELAKSANAAN  PEMBANGUNAN  BIDANG PENDIDIKAN

A.  UNDANG - UNDANG 

1.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5.  

B. PERATURAN PEMERINTAH

      1.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

      2.  

      3. 

      4. 

C. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Layanan Minimal;

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan  Minimal   Pendidikan Dasar; 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 25 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah; 

D. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan                       Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan               Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

E. QANUN PEMERINTAH ACEH

     1. 

F. QANUN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

1. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;

3. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16  Tahun 2017 tentang APBK Aceh Barat Tahun 2018.

G. PERATURAN BUPATI ACEH BARAT

1. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat

2. Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBK Aceh Barat Tahun 2018

H. KEPUTUSAN BUPATI

    1.