A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: libraries/Guest_onlines.php

Line Number: 126

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: libraries/Guest_onlines.php

Line Number: 138

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Senin, 16 April 2018 15:29:23 dispen

 

Tugas, Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat diatur dalam Qanun Aceh Barat Nomor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat. Adapun tugas pokok dan fungsi dari beberapa jabatan di Dinas Pendidikan Aceh Barat, antara lain:

 

1. Kepala Dinas Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan adalah jabatan struktural eselon II.b yang bertanggungjawab kepada Bupati, serta mempunyai tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian mutu pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sekolah dan pendidikan luar sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
  2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  3. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dan pengajaran;
  4. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
  5. Pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
  6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
  7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan dan pengajaran;
  9. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan; dan
  10. Pelaksanaan penanggungjawaban kegiatan rutin dan pembangunan.

 

 2. Sekretariat

          Sekretariat dipimpin oleh sekretaris dalam jabatan struktural eselon III.a, memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan umum dan  kepegawaian, serta tata usaha keuangan.

Fungsi Sekretaris, yaitu :

  1. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan;
  2. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  3. penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, hukum, kerjasama, arsip, barang milik daerah, dokumentasi, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
  4. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana; dan
  5. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

a)  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah jabatan struktural eselon IV.a, dan memiliki tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas kedinasan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, kepustakaan, kerumahtanggaan;
  2. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
  3. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah;
  4. pelaksanaan kehumasan dan kerjasama antar lembaga;
  5. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan; dan
  6. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b)  Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan merupakan jabatan struktural eselon IV.a yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengelolaan ketatausahaan keuangan. Sub bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

  1. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan administrasi keuangan;
  2. pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan;
  3. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan laporan realisasi keuangan;
  4. pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola keuangan;
  5. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

 

3.  Bidang Program dan Pelaporan

Kepala Bidang  Program dan Pelaporan adalah jabatan struktural eselon III.b yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.Bidang Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan program, pengelolaan data dan  informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Kepala Bidang Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja  anggaran;
  2. pelaksanaan penyusunan rencana strategis pendidikan;
  3. pengelolaan data dan penyebarluasan informasi pendidikan;
  4. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian pelaporan akuntabilitas kinerja;
  5. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas; dan
  6. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

a)  Seksi Penyusunan Program

Kepala Seksi Penyusunan Program  adalah suatu jabatan struktural eselon IV.a yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Program dan Pelaporan, yang memiliki tugas Kepala Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan  program dan rencana kerja, standar pelayanan serta penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kepala Seksi Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis pendidikan;
  2. pelaksanaan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran;
  3. pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  4. pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengembangan program pendidikan; dan
  5. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

b)     Seksi Data dan Informasi

Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan penyebarluasan informasi kependidikan. Kepala Seksi Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan pengelolaan data pokok pendidikan (Dapodik);
  2. pelaksanaan analisis dan penyajian data statistik pendidikan;
  3. pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur di bidang pengolahan data statistik dan sistem informasi manajemen pendidikan;
  4. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dan satuan pendidikan dalam pengelolaan data kependidikan;
  5. pelaksanaan pengembangan kapasitas pengelola data dan informasi manajemen pendidikan;
  6. pelaksanaan pengendaliaan, pemeliharaan dan pengamanan dokumen, data dan Informasi; dan
  7. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

c)  Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan adalah jabatan struktural eselon IV.a yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan  program kependidikan. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan memiliki fungsi, antara lain:

  1. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan kependidikan;
  2. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan;
  3. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan kependidikan;
  4. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja;
  5. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas pengelola laporan kependidikan, dan;
  6. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

4.  Bidang Pendidikan  Dasar

          Kepala Bidang Pendidikan Dasar adalah jabatan struktural eselon III.b yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala  Dinas Pendidikan.Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pengelolaan kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan dasar. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja bidang pendidikan dasar;
  2. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis pelaksanaan kurikulum kesiswaan, tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan dasar;
  3. pelaksanaan koordinasi penetapan dan penerapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
  4. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dasar;
  5. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
  6. pelaksanaan pengendalian pengelolaan penerbitan izin operasional pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
  7. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

a)      Seksi Kurikulum dan Pengembangan Siswa

Kepala Seksi Kurikulum dan Pengembangan Siswa adalah suatu jabatan struktural eselon IV.a yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan bidang tugasnya. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Kesiswaan mempunyai tugas melaksanakan penerapan kurikulum dan pembinaan siswa pendidikan Dasar. Seksi Kurikulum dan Pengembangan Siswa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis pelaksanaan kurikulum dan kesiswaan pendidikan dasar;
  2. pelaksanaan penerapan kurikulum bidang pendidikan dasar;
  3. pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal bidang pendidikan dasar;
  4. pelaksanaan pembinaan kesiswaan pada satuan pendidikan dasar ;
  5. pelaksanaan pembinaan kesiswaan pada satuan pendidikan lanjutan;
  6. pelaksanaan fasilitasi mutasi siswa antar satuan pendidikan dasar dalam dan luar kabupaten;
  7. pelaksanaan pengembangan kegiatan ekstra kurikuler pendidikan dasar;
  8. pelaksanaan fasilitasi legalisasi ijazah pendidikan dasar;
  9. pelaksanaanpemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil belajar peserta didik; dan
  10. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

b)        Seksi Sarana, Prasarana dan Perizinan

Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Perizinan adalah suatu jabatan struktural, eselon IV.a yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana, prasarana dan perizinan pendidikan dasar. Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Perizinan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
  2. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
  3. pengelolaan izin operasional satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perubahan status satuan pendidikan dasar;
  5. pelaksanaan kajian studi kelayakan pengembangan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar; dan
  6. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

c)         Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah suatu jabatan struktural, eselon IV.a yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan koordinasi penilaian penetapan angka kredit pendidik pada satuan pendidikan dasar;
  2. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan serta jabatan fungsional pengawas pendidikan dasar;
  3. pelaksanaan penyusunan pemindahan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar;
  4. pelaksanaan koordinasi pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, dan fungsional pengawas satuan pendidikan dasar;
  5. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar; dan
  7. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

 

5. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat adalah suatu jabatan struktural, eselon III.b yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, dengan tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

  1. penyusunan  rencana  pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  2. pelaksanaan koordinasi peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan  Anak  Usia  Dini, dan Pendidikan Masyarakat;
  3. penyusunan rencana kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana PAUD dan Dikmas;
  4.  pengelolaan izin pendirian dan operasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  5. pembinaan,  pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  6. pelaksanaan pengembangan kurikulum penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  7. pelaksanaan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

 

a)      Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu jabatan struktural eselon IV.a yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dalam melaksanakan tugas  menyelenggarakan fungsi :

  1. penyusunan  rencana  pengembangan  Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. penyusunan rencana kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana PAUD;
  3. pengelolaan izin pendirian dan operasional pendidikan anak usia dini;
  4. pembinaan,  pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. pelaksanaan pengembangan kurikulum penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan
  7. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 

b)     Seksi Pendidikan Masyarakat

Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat adalah suatu jabatan struktural, eselon IV.a yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang  Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan penyelengaraan  Pendidikan Masyarakat dan Anak Usia Dini. Seksi Pendidikan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

  1. penyusunan  rencana  pengembangan  Pendidikan Masyarakat;
  2. penyusunan rencana kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Dikmas;
  3. pengelolaan izin pendirian dan operasional pendidikan masyarakat;
  4. pembinaan,  pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat;
  5. pelaksanaan pengembangan kurikulum penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat;
  6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan masyarakat; dan
  7. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

c)      Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat adalah suatu jabatan struktural, eselon IV.a yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang  Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam melaksanakan tugas  menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan koordinasi penilaian penetapan angka kredit pendidik, pengawas dan penilik pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  2. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan serta jabatan fungsional pengawas dan penilik pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  3. pelaksanaan penyusunan pemindahan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini;
  4. pelaksanaan koordinasi pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, fungsional pengawas dan penilik satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  5. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  6. pelaksanaan fasilitasi bantuan kesejahteraan pendidik PAUD dan Dikmas;
  7. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
  8. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

  

6.  Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan, dengan tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja sekolah;
  2. Melaksanakan akreditasi sekolah;
  3. Melaksanakan pengawasan rutin terhadap sekolah binaan masing-masing;
  4. Menyampaikan Laporan hasil pengawasan kepada Bupati Aceh Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan;
  5. Melaksanakan pembinaan terhadap kepala sekolah dan guru yang bermasalah dalam melaksanakan tugas;

 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah jabatan struktural eselon IV.a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, dengan tugas sebagai berikut:

  1. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di lapangan;
  2. Pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.